kasus worldcom

Perusahaan World Com adalah perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. WorldCom melakukan beberapa akuisisi pada tahun 90-an terhadap perusahaan lain dan menyebabkan peningkatan pendapatan pada tahun 2001 yaitu sebesar $392 milyar dan berhasil menempati posisi ke 42 dari 500 perusahaan(menurut majalah Fortune).

Pada tahun 1998 Amerika mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan permintaan terhadap infrastuktur internet menurun drasis, sehingga mengakibatkan masalah pada WoldCom yang menyebabkan turunnya pendapatan perusahaan tersebut. Nilai pasar saham perusahaan WorldCom turun dari $150 milyar (januari 2000) menjadi $150juta (juli 2002). Keadaan ini membuat pihak manajemen berusaha melakukan praktek akuntansi untuk menghindari berita buruk tersebut.

Kehancuran WorldCom sebenarnya juga karena kerapuhan kondisi finansialnya. Untuk menutupi defisit kasnya, manajemen WorldCom memanipulasi laporan keuangan, sehingga kinerjanya jadi kelihatan cantik. Caranya sebenarnya terbilang elementer (tapi tampaknya ditutup-tutupi oleh akuntannya, Arthur Andersen), yakni dengan menyulap biaya sewa yang seharusnya merupakan biaya operasional rutin yang akan mengurangi pendapatan pada tahun yang sama menjadi biaya investasi, sehingga bisa disebar untuk jangka 10 tahun. Biaya yang disulap oleh WorldCom per kuartalnya sebesar US$ 500-800 juta. Dengan manipulasi data seperti ini, WorldCom bisa melaporkan laba bersih US$ 1,4 miliar pada kuartal I/2001 dan US$ 172 juta pada kuartal I/2002. Padahal, kalau manajemen WorldCom melaporkan apa adanya, selama lima kuartal rapornya akan merah. Inilah informasi yang menyesatkan para investor dan kreditor.

Selepas pelengseran Bernard J. Ebbers (pendiri WorldCom) sebagai CEO, penggantinya John Sidgmore menyewa akuntan baru, KPMG, untuk meneliti kejanggalan keuangan WorldCom. Dengan gampang kemudian diketahui, bahwa Scott D. Sullivan, CFO WorldCom, dengan sengaja telah memasukkan US$ 3,85 miliar (dari total biaya sewa jaringan yang pada 2001 saja mencapai US$ 8,12 miliar) ke pos yang tak seharusnya. Sang CFO pun langsung dipecat. Akan tetapi, investor publik dan kreditor telanjur kehilangan dana besar, sekaligus makin memupuskan kepercayaan publik.

Satu lagi penyebab yang menonjol terhadap peristiwa WorldCom adalah adanya sifat keserakahan pada Bernard J. Ebbers ( pendiri WorldCom ) hal itu terlihat ketika meminjam uang perusahaan untuk memborong saham WorldCom (yang diyakininya akan terus naik) dengan mekanisme transaksi margin yang akhirnya pinjaman tersebut tak mampu dikembalikan  Ebbers.

Skandal keuangan yang terjadi di Amerika Serikat yang dimulai dengan skandal Enron, Worldcom makin terus menekan kinerja Bursa Saham di Amerika. Skandal keuangan ini membuat masyarakat perlu mengamati lebih lanjut peran eksekutif perusahaan (CEO dan CFO), perusahaan akuntan, investment banker, investor, dan regulator dalam kontribusinya terhadap krisis keuangan.

Salah satu sebab utama dari kebangkrutan WorldCom adalah sikap serakah dari eksekutif senior yang didukung oleh sistem insentif kompensasi yang keterlaluan. Insentif yang dimaksud adalah sistem stock option yang mengizinkan eksekutif membeli saham dari perusahan yang mereka kelola. Sering kali jauh di bawah harga pada waktu itu. Sistem ini menyebabkan eksekutif perusahaan mencoba memaksmimalkan nilai saham dari perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan memang telah menjadi kredo bagi para ekseutif, tetapi sayangnya meningkatkan harga saham kadang-kadang dilaksanakan dengan cara yang tidak etis dan sering kali melanggar aturan atau hukum. Perusahaan menjadi cenderung memalsukan atau memberikan keadaan keuangan yang tidak akurat dan dibesar-besarkan asalkan harga saham mereka terus naik.

Sebab lain dari kegagalan adalah kurangnya independensi akuntan dan analis keuangan. Ketidakakuratan dari data-data keuangan sering kali juga tidak ”tertangkap” oleh tim audit. Dalam hal ini, kredibilitas akuntan menjadi pertanyaan. Tidaklah mengejutkan bila hal ini sampai terjadi. Soalnya, dalam banyak kasus, perusahaan akuntan yang melakukan audit pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan tersebut. Ketakutan akan kehilangan account yang penting sering kali membuat tim audit tidak membeberkan indikasi terjadinya ketidakwajaran dalam pembukuan.

Institusi keuangannya di Amerika sering kali menguliahi negara-negara Asia semasa krisis keuangan melanda Asia tentang corporate governance dan transparansi yang buruk. Namun, kasus yang melanda Enron benar-benar menunjukkan lemahnya corporate governance dari perusahaan di AS. Pada awal krisis Enron, banyak pihak yang mengatakan bahwa Enron merupakan pengecualian. Namun, timbulnya skandal akuntansi baru yang melibatkan Worldcom dan Global Crossing membuktikan bahwa masalah ini cukup mewabah di perusahaan Amerika.

Sebagai solusinya untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Amerika Serikat telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki transparansi ini dengan, antara lain, meminta sertifikasi dari CEO dan CFO tentang akurasi data keuangan. Caranya, Pemerintah AS menetapkan tanggal 14 Agustus 2002 kepada 1.000 perusahaan publik teratas di Amerika untuk mendapatkan sertifikasi dari CEO dan CFO tentang keakuratan dan reliabilitas dari laporan keuangan.

Apabila perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik penyelewengan akuntansi sesudah 14 Agustus, maka pejabat tinggi perusahaan tersebut dapat dituntut secara personal. Dengan adanya tenggat ini tentu saja dapat diperkirakan akan lebih banyak 1.000 perusahaan teratas di Amerika yang membuka borok-boroknya. Mungkin hal ini makin memperburuk kinerja saham-saham di Wall Street. Tetapi, dengan tindakan ini, sebenarnya Pemerintah AS akan mempersingkat masa krisis dan dapat dengan cepat memulihkan kepercayaan investor.

Dari cerita tersebut, menurut pendapat saya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sudah cukup bagus dengan meminta sertifikasi dari CEO dan CFO tentang akurasi data keuangan, tetapi yang perlu diperhatikan juga pada masalah ini adalah adanya sikap serakah dari eksekutif senior dimana pada pemerintah negara Amerika Serikat terdapat kebijakan sistem stock option yang mengizinkan eksekutif membeli saham dari perusahan yang mereka kelola. Sehingga dikhawatirkan dengan adanya sistem ini menyebabkan eksekutif perusahaan mencoba memaksmimalkan nilai saham dari perusahaan yang kadang-kadang dilaksanakan dengan cara yang tidak etis dan sering kali melanggar aturan atau hukum.

Sedangkan untuk akuntanya sendiri yang disini pihak WorldCom memakai Arthur Andersen yang menurut sumber Accounting Today pada buku Auditing karya Alvin A. Arens menyebutkan bahwa Arthur Andersen masuk ke dalam urutan ke lima dalam ” The Big Five ” yaitu perusahaan-perusahaan yang berada pada lima urutan pertama dan juga merupakan lima perusahaan akuntan publik terbesar di Amerika Serikat. Dan pada masalah ini  sebaiknya yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serika segera melakukan tindakan tegas dengan membekukan akuntan kantor akuntan publik Arthur Andersen karena Arthur Andersen sendiri sebelum terkuak peristiwa skandal WorldCom juga pernah terlibat dalam skandal Enron yang menguapkan sebesar US$ miliar kekayaan investor publik.

Sumber diambil dari beberapa reverensi salah satunya yaitu 

http://andicitraoceani.blogspot.com/2012/09/kasus-worldcom.html